Tag Archives: menteri

Akta kasino akan disemak bagi tangani masalah sosial judi

Akta kasino akan disemak bagi tangani masalah sosial judi

PEMERINTAH sedang menyemak Akta Kawalan Kasino, yang menentukan pengendalian dua resort bersepadu (IR) di sini.

Menurut Menteri di Pejabat Perdana Menteri merangkap Menteri Kedua (Perdagangan dan Perusahaan), Encik S. Iswaran, sudah tiba masanya agensi-agensi terlibat melakukan semakan ke atas akta itu.

Bercakap kepada media pada akhir lawatannya ke MacPherson semalam, Encik Iswaran berkata Singapura kini mempunyai pengalaman dua tahun mengendalikan IR dan ini masa terbaik meneroka bidang kuasa lain yang timbul dalam pengurusan IR.

Beliau juga menyentuh tentang trend perjudian di kalangan golongan berpendapatan rendah, dan berkata semakan yang sedang dilakukan akan cuba menangani isu sosial itu.

‘Semakan ini akan mengetengahkan cara-cara menangani dan mengurangkan masalah sosial berkaitan dengan perjudian sambil memastikan objektif ekonomi tetap dapat dicapai,’ kata Encik Iswaran.

Menurut beliau, Kementerian Perdagangan dan Perusahaan, Kementerian Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Masyarakat, Belia dan Sukan sedang berkerjasama dengan agensi-agensi IR dalam semakan itu.

Mereka akan memberi tumpuan pada aspek seperti ekonomi, keselamatan, jenayah dan sosial mengenai kedua-dua IR itu.

Encik Iswaran, yang merupakan pengerusi jawatankuasa bersama yang mengendalikan isu melibatkan IR, berharap dapat mengongsi hasil semakan tersebut dalam beberapa bulan mendatang.

Semasa lawatan beliau itu, Encik Iswaran turut beramah-tamah dengan penduduk MacPherson di samping menyaksikan beberapa projek dan aktiviti yang dijalankan bagi golongan tua.

Beliau turut menyaksikan pelancaran Dana Penjagaan MacPherson, yang diharap dapat mengurangkan beban kos kesihatan jangka pendek bagi golongan warga tua di sana.

Dalam sesi dialog yang diadakan di Kelab Masyarakat MacPherson di Paya Lebar Way sebelum lawatan itu berakhir, Encik Iswaran menjawab beberapa pertanyaan penduduk yang rata-rata risau tentang kos perubatan dan penjagaan warga tua.

Selain memberi penerangan tentang perancangan pemerintah bagi membantu golongan tua, beliau membincangkan tentang kebaikan berpindah ke rumah kecil di bawah skim Bonus Perumahan Warga Emas.

‘Sejumlah besar wang simpanan kita berada dalam aset perumahan. Kita harus mencari jalan bagi mengeluarkan wang simpanan itu untuk kegunaan hari tua. Satu daripada caranya ialah dengan menjual rumah besar dan membeli rumah lebih kecil,’ kata Encik Iswaran.

cyberita, singapura, bagi, html, yang, encik, iswaran, encik iswaran, dengan, dalam, akan, semakan, beliau, src=, sedang, sosial, agensi, macpherson, tentang, golongan, warga, penduduk, akta, menteri, dapat, kementerian, beberapa, dana, rumah, lebih, hari, beramah, tamah, beramah tamah, dengan penduduk, penduduk yang, yang sedang, mudah, kasino, disemak, akan disemak, masalah, masalah sosial, pemerintah, menurut, kedua, perdagangan, perusahaan, perdagangan perusahaan, atas, pada, berkata, mengendalikan, perjudian, menangani, cara, mengurangkan, ekonomi, kata, kata encik, masyarakat, belia, memberi, mengenai, lawatan, turut, menyaksikan, bagi golongan, golongan beliau, penjagaan, kesihatan, rata, kecil, perumahan, besar, wang, simpanan, wang simpanan, kita, pesakit, bergerak, kami

Pangkalan Militer AS Pecah Belah Pemerintahan Jepang

Pangkalan Militer AS Pecah Belah Pemerintahan Jepang

TOKYO (Berita SuaraMedia) – Jepang kini terancam menghadapi perpecahan pemerintahan gara-gara masalah pangkalan militer AS di Okinawa. Pemimpin Partai Sosial Demokrat Jepang pada hari selasa (16/08) mengancam untuk meninggalkan koalisi dengan partai penguasa yang mengendalikan pemerintahan jika pandangannya mengenai pangkalan militer AS diabaikan oleh pemerintah. Semakin rumitnya pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah merupakan tanda-tanda terbaru ketegangan dalam tubuh pemerintah Jepang.

Perdana Menteri Yukio Hatoyama membentuk sebuah pemerintahan koalisi yang penuh kecanggungan dengan kubu Sosial Demokrat, yang dukungan suaranya dibutuhkan pemerintah Hatoyama untuk meloloskan undang-undang, namun sikapnya berseberangan dengan orang-orang dalam partainya sendiri dalam hal aliansi Tokyo dengan Washington.

Jepang berada di bawah tekanan dari AS untuk menerapkan rencana pengalihan pangkalan marinir AS dari pusat kota di pulau Okinawa yang terletak di sebelah selatan Jepang menuju lokasi yang lebih terpencil di pulau yang sama. Namun Partai Sosial Demokrat (SDP) mendukung pandangan warga setempat yang ingin mengenyahkan pangkalan tersebut dari Okinawa.

Pemimpin SDP, Mizuho Fukushima, mengatakan kepada para anggota partai bahwa jika pemerintah memutuskan untuk meneruskan rencana yang sudah ada, “maka Partai Sosial Demokrat dan saya harus membuat sebuah keputusan penting.”

Perdana Menteri Yukio Hatoyama, yang mengepalai partai utama dalam koalisi pemerintahan, Partai Demokratis Jepang, mengatakan bahwa dirinya akan menganggap serius pandangan dari SDP.

“Namun, ini adalah sebuah keputusan diplomatis, jadi memang harus melibatkan partai lain,” katanya kepada para wartawan. “Menemukan sebuah solusi dalam keadaan ini bukanlah perkara gampang, namun kami harus bekerja keras.”

Satu hari sebelumnya, Fukushima mengumumkan bahwa dirinya akan kembali mencalonkan diri dalam bursa kepemimpinan SDP pada pemilihan internal partai bulan ini. Sejumlah laporan media menyatakan bahwa Fukushima amat mungkin menghadapi persaingan, karena ada beberapa orang dalam partainya yang tidak puas dengan kesediaan Fukushima yang mengikuti kebijakan Partai Demokratis.

AS telah berulang kali mendesak Jepang untuk mengambil keputusan cepat mengenai posisi pangkalan marinir tersebut, mereka mendesak agar keputusan yang diambil pemerintah Jepang sejalan dengan kesepakatan tahun 2006 yang dibuat setelah bertahun-tahun melakukan negosiasi, yang disebut oleh seorang pejabat Departemen Pertahanan AS sebagai negosiasi yang “menyakitkan.”

Kegagalan dalam kesepakatan tersebut akan menghalangi pemindahan 47.000 orang pasukan AS di Jepang, termasuk sebuah rencana untuk memindahkan 8.000 orang pasukan ke Guam.

Namun laporan-laporan media Jepang pada hari Kamis menyebutkan bahwa Hatoyama kemungkinan besar akan menunda keputusan tersebut hingga tahun depan, dengan resiko membuat kesal AS yang berupaya untuk menjaga keutuhan koalisi partai.

Hatoyama tidak akan memerlukan koalisi jika partainya memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan anggota dewan atas yang sedianya berlangsung pada pertengahan tahun 2010 mendatang.

Jepang menganut sistem bikameral, dimana ada dua dewan yang terdapat dalam pemerintahan. Meski Hatoyama memiliki suara mayoritas di dewan bawah yang memiliki kekuatan lebih besar di parlemen, menyusul kemenangannya dalam pemilihan bulan Agustus silam, dia masih membutuhkan dukungan dari SDP dan mitra-mitra koalisi kecil lainnya untuk meloloskan undang-undang di dewan atas.

pangkalan, berita dunia, jepang, terkini, militer, pemerintahan, pangkalan militer, dunia islam, hari, indonesia, portal, portal berita, indonesia terbaru, terkini hari, pemerintahan jepang, pecah, militer pecah, belah, pecah belah, belah pemerintahan, islam indonesia, terbaru terkini, asia, untuk, dengan, pemerintah, marinir, pangkalan marinir, jalanan okinawa, okinawa mendesak, mendesak pangkalan, militer yang, rancananya, yang rancananya, rancananya akan, dialihkan, akan dialihkan, dialihkan dari, wilayah, dari wilayah, wilayah tersebut, fukushima, sosial, demokrat, sosial demokrat, taliban, presiden, perdana, menteri, perdana menteri, yukio, menteri yukio, yukio hatoyama, serang, bisa, jepang, kini, jepang kini, terancam, kini terancam, terancam menghadapi, menghadapi perpecahan, pemerintahan gara, masalah, gara masalah, masalah pangkalan, militer okinawa, terbaru berita, buka, tolak buka, aurat, buka aurat, aurat muslim, calon, muslim calon, dokter, calon dokter, didenda, dokter didenda, pengadilan, didenda pengadilan, thailand, pemerintah thailand, dituntut, thailand dituntut, selidiki, dituntut selidiki, penyiksaan, selidiki penyiksaan, penyiksaan muslim, qaeda, qaeda bukanlah, bukanlah taliban, bukan, taliban bukan, juga, bukan juga, teroris, juga teroris, putih beri,

Kemenhut: hutan desa nasional belum capai target

Kemenhut: hutan desa nasional belum capai target

Padang (ANTARA News) – Pembentukan hutan desa secara nasional menurut pihak Kementerian Kehutanan Republik Indonesia saat ini belum mencapai target dari segi jumlah luas hutan yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat desa.

Direktur Bina Perhutanan Sosial Kementrian Kehutanan Haryadi Himawan, di Padang, Rabu, mengatakan, secara nasional target pembentukan hutan desa belum tercapai, namun secara sosialisasi sudah lebih 100 persen.

“Belum tercapainnya target luas jumlah luas hutan desa tersebut disebabkan berbagai faktor, agar tujuan hutan desa itu benar-benar menjadi sumber daya ekonomi, dan dimanfaatkan masyarakat dengan baik,” kata Haryadi.

Dia menambahkan, saat ini capain pembentukan Hak Pengusahaan Hutan Desa (HPHD) tersebut baru mencapai 15.611 hektare, dengan realisasi penetapan areal kerja mencapai 82.521 hektare, dimana itu masih jauh dari terget yang harus dicapai hingga tahun 2011 mencapai 200.000 hektare sejak tahun 2008.

Hutan desa yang mulai dicanangkan sejak tahun 2008 secara nasiolan menargetkan dalam kurun waktu lima tahun dapat membentuk 500.000 hektare hutan yang dikelola oleh lembaga desa, dimana dengan dua tahun tersisa target tersebut haru dapat terealisasi.

Dari capaian target yang baru terelaisasi tersebut, Sumbar menyumbangkan 1.738 hektare hutan desa yang telah ada sejak tahun 2011, di dua daerah yaitu di Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Solok, dari target provinsi tersebut 3.000 hektare.

Untuk mencapai sasaran kegiatan lima tahun tersebut, Kementerian Kehutanan tersebut, berencana untuk lebih menyederhanakan prosedur penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan desa, melalui revisi Peraturan Menteri Kehutanan, melakukan sosialisasi berkelanjutan sampai tingkat kabupaten, serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Kita yakin akan dapat mencapai target pembentukan hutan desa tersebut, sebab urgensinnyaa untuk menjawab persoalan konflik tenurial (memelihara, memegang, memiliki), ketidak adilan, serta mendukung ketahanan pangan,” jelas Haryadi.

Haryadi menambahkan, dengan hutan desa ini akan mendorong adannya industri kayu, namun tidak menyebabkan terjadinnya ilegal loging.

Dengan adannya hutan desa, lembaga desa yang mengelolanya berhak dan berkewajiban untuk menanam, memanfaatkan hasil, seperti di hutan produksi, dimana masyarakat bisa menanam kayu, dan menebang kayu yang mereka tanam.

Hutan desa tersebut berada di wilayah administrasi nagari, yang dilakukan didalam hutan lindung maupun hutan produksi, dimana hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga nagari yang diarahkan menjadi BUMN nagari, dan dapat mengelola selama 35 tahun, setelah itu dapat diperpanjang.

hutan, desa, hutan desa, target, nasional, kemenhut, kemenhut hutan, desa nasional, belum, nasional belum, capai, belum capai, capai target, indonesia, hektare, kehutanan, target, yang, internasional, tidak, harus, hektare hutan, riau, video, tercapai, sumbar, peta, bakau, hutan bakau, menteri, pada, daerah, tingkat, siswa, siswa indonesia, ikut, indonesia ikut, konferensi, ikut konferensi, punya, riau punya, punya peta, rawan, peta rawan, banjir, rawan banjir, pakar, pakar hektare, bakau sumbar, sumbar harus, dipertahankan, harus dipertahankan, yudhoyono, tersentuh, yudhoyono tersentuh, saksikan, tersentuh saksikan, presiden, kunjungan, kunjungan menteri, pembangunan, menteri pembangunan, pembangunan internasional, kerajaan, internasional kerajaan, inggris,